Pemerintah Thailand Bubarkan Parlemen, PM Anutin Klaim Kembalikan Kekuasaan ke Tangan Rakyat

Meski demikian, Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (10/12), ia memastikan pengerahan militer di wilayah perbatasan tetap berjalan normal.

“Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” tulis Anutin kembali dalam pernyataan di media sosialnya.

BACA JUGA:Hijaukan Lahan Pembinaan, Lapas Narkotika Muara Beliti Lakukan Penanaman Bibit Jagung

BACA JUGA:PLN UP3 Lubuklinggau Gelar Apel Siaga Nataru, Pastikan Keandalan Pasokan Listrik Akhir Tahun

Tekanan Ekonomi dan Ketidakpastian Politik

Anutin yang menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand sejak Agustus 2023, juga menghadapi tekanan berat di sektor ekonomi. Tingginya utang rumah tangga, lemahnya konsumsi domestik, serta dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat disebut turut mengguncang perekonomian Thailand, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara.

Ketidakpastian politik yang berkepanjangan semakin memperburuk situasi. Sebelumnya, Anutin sempat menyatakan rencana membubarkan parlemen pada akhir Januari 2026, dengan pemilu dijadwalkan berlangsung pada Maret atau awal April. Namun, dinamika politik memaksa keputusan itu dipercepat.

Krisis politik semakin dalam setelah Partai Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan dan melakukan manuver politik dengan Partai Rakyat. Partai oposisi tersebut menuntut sejumlah konsesi, termasuk referendum reformasi konstitusi, sebagai syarat dukungan politik.

BACA JUGA:1.761 Tenaga Honorer Pemkot Lubuk Linggau Resmi Terima SK PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

BACA JUGA:Perkuat Kinerja Pemasyarakatan, Lapas Narkotika Muara Beliti Hadiri Rapat Evaluasi Kinerja 2025 Secara Virtual

Siripong menyebut koalisi runtuh karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi. “Ketika Partai Rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menyatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM segera membubarkan parlemen,” ujarnya.

Sementara itu, pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengonfirmasi kegagalan kompromi politik tersebut. Ia menilai Partai Bhumjaithai tidak menghormati kesepakatan yang telah dibahas.

BACA JUGA:Wujudkan Kolaborasi Penegakan Hukum, Kalapas Hadiri Diskusi Penyamaan Persepi KUHP Dan KUHAP Baru

BACA JUGA:Puluhan SD Negeri di Brebes Diduga Bayar Tiket Konser Dewa 19 Pakai Dana BOS

“Kami telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong perubahan konstitusi,” katanya.

Sumber: