Aksi Indonesia Gelap: Mahasiswa Palembang Turun ke Jalan, Desak Evaluasi Program Pemerintah
Aksi Indonesia Gelap: Mahasiswa Palembang Turun ke Jalan, Desak Evaluasi Program Pemerintah--ist
SILAMPARITV.CO.ID - Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, pada Kamis (20/2/2025). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan secara serentak di berbagai kota di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka.
Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Ilham, mengungkapkan bahwa aksi ini adalah hasil konsolidasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai elemen mahasiswa. Mereka sepakat untuk turun ke jalan guna menyampaikan sejumlah tuntutan penting terkait kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami telah sepakat akan menggelar aksi di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumsel dengan massa sekitar 1.000 orang. Aksi ini adalah suara mahasiswa yang peduli terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pendidikan dan hak-hak masyarakat,” ujar Ilham saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).
Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’
BACA JUGA:Resep Jamu Temulawak untuk Nafsu Makan, Memperbaiki Fungsi Hati, dan Meredakan Nyeri
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR terkait kebijakan yang mereka nilai perlu dievaluasi dan dikaji ulang. Berikut beberapa poin tuntutan mahasiswa:
-
Menolak Pemotongan Anggaran Pendidikan
Mahasiswa menolak kebijakan pemotongan anggaran di sektor pendidikan yang dinilai dapat menghambat kemajuan pendidikan nasional dan merugikan generasi penerus. Menurut mereka, pendidikan adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 yang seharusnya tidak dikorbankan. -
Pemenuhan Hak Dosen dan Tenaga Pendidik
Mahasiswa menuntut pemerintah agar segera memenuhi hak-hak dosen dan tenaga pendidik, termasuk tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN. Kesejahteraan tenaga pendidik yang masih terabaikan dinilai dapat berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. -
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Program ini diminta untuk dievaluasi ulang terkait efektivitas dan transparansinya. Mahasiswa menekankan bahwa kebijakan ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan tidak hanya menjadi kebijakan populis tanpa dampak konkret. -
Menolak Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Lingkungan Kampus
Mahasiswa mengecam adanya izin pertambangan di sekitar lingkungan akademik yang dinilai dapat merusak ekosistem kampus dan mencederai independensi perguruan tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pusat pendidikan dan penelitian. -
Menolak Revisi Tata Tertib DPR RI
Mahasiswa menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1 yang dianggap dapat mengurangi partisipasi publik dalam mengawasi kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi. -
Menolak Revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan
Revisi terhadap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kejaksaan dinilai berpotensi memberikan kekuasaan absolut kepada kejaksaan yang dapat menciptakan ketimpangan dalam sistem hukum. -
Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Mahasiswa mendesak evaluasi terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta menuntut adanya aturan turunan yang lebih jelas guna memastikan implementasi yang tepat sasaran.
Dukungan dari Berbagai Elemen Mahasiswa
BACA JUGA:Kalapas Lubuklinggau Ikuti Pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Secara Virtual
BACA JUGA:Tindaklanjuti Arahan Dirjenpas, Lapas Lubuklinggau Laksanakan Kegiatan Bansos
Aksi ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah organisasi mahasiswa di Sumatera Selatan. Ketua BEM Universitas Sriwijaya (Unsri), Juan Aqshal, menyatakan bahwa mahasiswa dari berbagai kampus telah melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan aksi ini.
“Saya saat ini berada di Jakarta, namun saya mendapatkan laporan dari rekan-rekan mahasiswa bahwa memang sedang dilakukan konsolidasi terkait aksi ini,” ujarnya singkat.
Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung, para mahasiswa membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan mereka. Beberapa perwakilan mahasiswa juga secara bergantian berorasi menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Selain itu, mahasiswa juga mengacu pada sejumlah referensi terkait, seperti laporan anggaran pendidikan Indonesia 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, serta berbagai kajian akademik mengenai dampak kebijakan terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Situasi Aksi di Lokasi Demonstrasi
BACA JUGA:Serba Putih, 961 Kepala Daerah Jalani Kirab dan Dilantik Presiden Prabowo
BACA JUGA:Daftar 17 Kepala Daerah di Sumatera Selatan yang Dilantik Hari Ini
Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Polisi juga telah menyiapkan pengaturan lalu lintas guna mencegah kemacetan di sekitar Gedung DPRD Sumsel akibat massa aksi yang cukup besar.
Para mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Aksi ini adalah suara rakyat, dan kami sebagai mahasiswa akan terus berada di garis depan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegas Ilham dalam orasinya.
Dengan adanya aksi ini, mahasiswa berharap agar pemerintah dan DPR dapat lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat serta lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.
BACA JUGA:Pelantikan Kepala Daerah 2025 Dimulai Pukul 10.00 WIB, Cek Link Live Streaming dan Detail Acara
Sumber:
- Share:
