Perbedaan tersebut membuat estimasi jumlah penduduk miskin ekstrem versi Bank Dunia jauh lebih tinggi dibanding data nasional milik Indonesia.
BACA JUGA:Berawal Dari Proyek Mahasiswa, Kumora Cookies Melejit Jadi UMKM Sukses Berkat Rumah BUMN BRI Jakarta
BACA JUGA:PPATK Memblokir Sementara 140 Ribu Rekening Nganggur, Totalnya Mencapai Rp. 428 Miliar.
Publik Bereaksi: Mana yang Benar?
Temuan Bank Dunia ini menuai reaksi keras di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan keakuratan data dan menuding adanya ketimpangan dalam metode pengukuran yang bisa mencoreng citra Indonesia secara global.
BACA JUGA:Bu Kades Tersenyum Saat Ditahan: Korupsi Dana Desa Rp. 500 Juta & Jual Posyandu Demi Gaya Hidup
BACA JUGA:Tembus Fortune Global 500, PLN Terus Perkuat Daya Saing di Kancah Dunia
“Kalau benar 100 juta orang miskin ekstrem, itu hampir setengah penduduk Indonesia. Kok bisa beda sejauh itu dengan data BPS?” tulis seorang pengguna X (Twitter).
Sebagian publik justru menganggap standar Bank Dunia lebih mendekati kenyataan di lapangan, mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Lihat saja di lapangan. Banyak yang hidup dari warung ke warung, tanpa penghasilan tetap. Rasanya lebih masuk akal kalau dibilang miskin ekstrem,” tulis komentar lain.
BACA JUGA:Tips Memulai MPASI pada Bayi: Lahap Makan, Anti-GTM, dan Nggak Perlu Alat Mahal!
BACA JUGA:Tragis! Pria di Bekasi Jual Pacarnya ke Lelaki Hidung Belang demi Biaya Nikah: Sudah 17 Kali Terjadi
Pemerintah Diminta Transparan dan Evaluatif
Pakar kebijakan publik menilai perbedaan data ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap metode pengukuran kemiskinan nasional.
“Pemerintah perlu menyelaraskan standar internasional dan nasional agar tidak menyesatkan publik. Kalau memang kondisi riil lebih parah dari yang ditampilkan BPS, harus ada koreksi kebijakan,” ujar analis ekonomi dari INDEF.
Transparansi data dan penyesuaian indikator kesejahteraan di era pasca-pandemi menjadi kunci penting dalam mengatasi kemiskinan struktural.