SILAMPARITV.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tidak lagi terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun 2026 mendatang. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan keputusan ini sejalan dengan peralihan penuh tanggung jawab pembangunan IKN kepada Badan Otorita IKN (OIKN), lembaga resmi yang ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua.
BACA JUGA:Dorong Santri Adaptif, Gibran Tekankan Pentingnya Belajar AI dan Coding
BACA JUGA:KPK Bongkar Modus Aliran Uang Ridwan Kamil ke Lisa Mariana
“Paket-paket (pembangunan) baru akan dilaksanakan oleh OIKN,” ujar Diana saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2026.
Meski begitu, Kementerian PU tetap bertugas menyelesaikan proyek-proyek multiyears contract (MYC) yang belum rampung. Setelah itu, seluruh kegiatan pembangunan IKN akan sepenuhnya berada di bawah kendali OIKN.
BACA JUGA:Lonjakan Konten TNI di Media Sosial Saat Demo Pembubaran DPR
BACA JUGA:Dirut Pertamina Tegaskan Tak Ada Monopoli BBM untuk SPBU Swasta
Peran OIKN dan Arahan Presiden Prabowo
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut Presiden Prabowo telah memberikan kepastian alokasi anggaran sebesar Rp. 4,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua hingga tahun 2028.
BACA JUGA:Bambang Pamungkas Jadi Direktur Olahraga Persija Jakarta
BACA JUGA:Prabowo Setuju Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
Basuki mengatakan, Prabowo meminta fokus pembangunan diarahkan pada kawasan legislatif, yudikatif, serta infrastruktur pendukung. Selain itu, OIKN juga mengusulkan tambahan dana Rp. 16,13 triliun agar total anggaran pembangunan mencapai Rp. 21,18 triliun pada tahun 2026.
BACA JUGA:Beras Mahal di Musi Rawas, Warga Serbu Pasar Murah Polsek Tugumulyo.
Sebelumnya, pembangunan IKN dikoordinasikan melalui Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN di Kementerian PU. Namun, Satgas ini resmi dibubarkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 408/KPTS/M/2025, setelah OIKN dibentuk lewat Perpres Nomor 62 Tahun 2022.
BACA JUGA:Pengedar Narkoba Tertangkap Basah Saat Menimbang Sabu di Kontrakan Musi Rawas
BACA JUGA:Tanda-Tanda Diabetes Tipe 1 pada Anak, Orangtua Mesti Waspada.
DPR Pastikan Pembangunan Tetap Jalan
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, memastikan pembangunan IKN tetap berjalan meskipun bukan menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo.
“Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuma mungkin enggak dengan kecepatan yang dulu digembar-gemborkan,” kata Hekal di Bali, Kamis, 21 Agustus 2025.
BACA JUGA:Ustadz Khalid Basalamah Kembali Diperiksa KPK dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji
BACA JUGA:Bambang Tanoesoedibjo Jadi Salah Satu Tersangka Kasus Penyaluran Bansos
Menurut Hekal, fokus pemerintah kini lebih diarahkan pada delapan program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, koperasi Merah Putih, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
BACA JUGA:Polisi Klarifikasi Setelah Sempat Minta Warga Lepaskan Maling Motor
BACA JUGA:Fantastis! Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Capai Rp. 40 Juta per Bulan
Alokasi Anggaran IKN di APBN 2026
Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa RAPBN 2026 hanya menyiapkan Rp. 6,3 triliun untuk pembangunan IKN. Anggaran ini terdiri dari:
Rp. 5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis
Rp. 553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen
Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan usulan OIKN sebesar Rp. 21,18 triliun dan menurun drastis dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp. 13,8 triliun.
BACA JUGA:Momentum Hari Pelanggan Nasional, GM PLN UID S2JB Dekatkan Diri dengan Mahasiswa
BACA JUGA:Perselingkuhan Dua Guru PPPK di Kendal Berujung Ancaman Sanksi Berat
Kesenjangan anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah kelanjutan pembangunan IKN ke depan, terutama terkait percepatan yang semula ditargetkan oleh pemerintah sebelumnya.
BACA JUGA:5 Kafe dengan Donat Mochi dan Pastry Enak: Dari Bali Hingga Jakarta
BACA JUGA:Bendera One Piece Ikut Berkibar di Tengah Aksi Demonstrasi Besar Nepal
Kesimpulan
Keputusan Kementerian PU menarik diri dari pembangunan IKN menunjukkan adanya pergeseran peran institusi dan strategi pembangunan yang kini lebih difokuskan melalui OIKN. Namun, dengan keterbatasan anggaran dan prioritas baru pemerintahan, laju pembangunan IKN kemungkinan tidak secepat yang pernah direncanakan.
BACA JUGA:Gajah Tari Tesso Nilo Mati, Kapolda Riau Sampaikan Duka Mendalam.
BACA JUGA:Pasang 1.500 Panel Surya di Blok Corridor, MedcoEnergi Kurangi Emisi hingga 934 Ton CO2e Per Tahun