Untuk memantau validasi data, guru diimbau rutin mengakses laman resmi Info GTK melalui alamat terbaru info.gtk.kemdikbud.go.id, karena domain lama sudah tidak digunakan.
BACA JUGA:Kondisi Lemah Tak Hentikan Sidang, Haji Halim Jalani Proses Hukum di Atas Ranjang Medis Jadi Sorotan
BACA JUGA:Salat Subuh Berujung Malang, Motor Ustadz Raib Digondol Maling di Masjid
Transisi Skema Bulanan Masih Tahap Uji Coba
Mulai 2026, pemerintah berencana mengubah skema pencairan TPG dari triwulanan menjadi bulanan. Kebijakan ini bertujuan mempercepat alur administrasi, meningkatkan ketepatan validasi data, serta memberi kepastian penghasilan bagi guru setiap bulan.
Namun, penerapan skema baru ini tidak dilakukan serentak. Kemendikdasmen saat ini tengah melaksanakan uji coba (pilot project) di sejumlah daerah sejak Januari 2026. Evaluasi sistem akan dilakukan pada pertengahan tahun, dengan target penerapan nasional pada Juli 2026.
Akibat masa transisi ini, pencairan TPG untuk Januari–Februari 2026 belum berjalan merata. Bahkan, bagi lulusan PPG 2025, pencairan TPG kemungkinan dilakukan secara rapel pada Maret atau April 2026.
BACA JUGA:Pelajar Asal Lebong Hilang di Bukit Kaba, Akhirnya Ditemukan Selamat
BACA JUGA:Update Tarif PLN 19–25 Januari 2026: Token Rp 50 Ribu Jadi Berapa kWh
Kendala Administrasi di Pemerintah Daerah
Meski Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana TPG ke Rekening Kas Daerah (Kasda) sejak akhir Desember 2025, proses pencairan ke rekening guru tetap bergantung pada kesiapan administrasi masing-masing pemerintah daerah.
Beberapa faktor yang memengaruhi keterlambatan di daerah antara lain proses penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), audit akhir tahun anggaran, serta keterlambatan pengajuan data dari pemda. Selain itu, lonjakan akses ke sistem Info GTK saat masa validasi massal juga kerap menyebabkan gangguan teknis.
BACA JUGA:Sungai Lesing Diteror Buaya Jumbo, Warga Musi Rawas Diliputi Kecemasan
BACA JUGA:Masuk Sejak Pagi, Kawanan Gajah Liar Buat Warga Tri Anggun Jaya Takut ke Kebun
Penjelasan Resmi Pemerintah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa skema pembayaran bulanan diharapkan memberikan kepastian finansial yang lebih baik bagi guru.