IKN Sebagai Ibu Kota Provinsi: Solusi Realistis atau Beban Struktural?
IKN Sebagai Ibu Kota Provinsi: Solusi Realistis atau Beban Struktural?--ist
BACA JUGA:PM Israel Benjamin Netanyahu Keracunan Makanan, Dokter Diagnosa Radang Usus dan Dehidrasi.
Pembangunan IKN: Antara Visi Strategis dan Politik Pragmatis
Pembangunan IKN sejatinya tidak boleh dilakukan dengan semangat kebut-kebutan. Sebaliknya, harus didasarkan pada teknokrasi, riset, dan desain kelembagaan yang kokoh. Jika tidak, maka proyek ini justru membuka ruang lebar untuk korupsi dan patronase, sebagaimana disampaikan Daron Acemoglu & James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail.
Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan IKN tidak mengorbankan program prioritas sosial, tidak membebani APBD Kalimantan Timur, dan tidak menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan kepercayaan investor. Dengan anggaran yang telah mengucur ratusan triliun, IKN tidak boleh menjadi “gedung megah tanpa jiwa.”
Kesimpulan: Konsistensi, Bukan Kompromi
Wacana menjadikan IKN sebagai ibu kota provinsi tampak pragmatis, namun berisiko menambah kompleksitas kelembagaan dan fiskal. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah pusat untuk menunjukkan komitmen konsisten terhadap visi strategis IKN. Tanpa konsistensi kebijakan dan keberanian politik, proyek ini berisiko menjadi warisan struktural yang menyulitkan generasi mendatang.
Pembangunan IKN bukan sekadar agenda politik sesaat, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Untuk itu, mari kita pastikan setiap kebijakan yang diambil lahir dari perencanaan berbasis data, logika kelembagaan, dan visi kebangsaan—bukan dari kompromi politik jangka pendek yang merugikan rakyat dan daerah.
BACA JUGA:Tertangkap Judi di Pinggir Jalan, Anggota DPRD Kudus Sempat Ngaku Kuli Gabah.
BACA JUGA:Usai Tabrak Nenek, Dua Polisi Patroli Diwajibkan Jaga Korban 24 Jam.
Sumber:
- Share:
