Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan Publik via Email dan WA

Sejak resmi dilantik pada 7 November 2025, Komisi berkomitmen untuk menghabiskan bulan pertama masa kerja dengan mendengar sebanyak mungkin masukan masyarakat.

"Pokoknya bulan pertama kami buka telinga dulu, buka mata. Nanti kami 10 orang ini punya pendapat sendiri-sendiri," kata Jimly.

Pendekatan ini, menurutnya, diperlukan agar keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berasal dari perspektif internal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan publik.

BACA JUGA:PLN Luncurkan Program Gelegar SwaCAM, Permudah Pelanggan Catat Pemakaian Listrik Mandiri

BACA JUGA:Heboh! Video Wanita Ludahi Al-Quran, Bareskrim Polri Buru Pelaku Yang Terancam Hukuman Berat

Beranggotakan 10 Tokoh Nasional

Komisi Percepatan Reformasi Polri berisi 10 tokoh dengan latar belakang beragam—mulai dari pejabat aktif, mantan petinggi kepolisian, hingga tokoh hukum nasional. Berikut daftar lengkapnya:

1. Jimly Asshiddiqie – Ketua Komisi
2. Listyo Sigit Prabowo – Kapolri
3. Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban, dan Reformasi Kepolisian
4. Yusril Ihza Mahendra – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
5. Otto Hasibuan – Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
6. Tito Karnavian – Mendagri dan Kapolri periode 2016–2019
7. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum
8. Mahfud MD – Menko Polhukam 2019–2024 & Ketua MK 2008–2013
9. Idham Aziz – Kapolri periode 2019–2021
10. Badrodin Haiti – Kapolri periode 2015–2016

Dengan komposisi tersebut, Komisi diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif dan memiliki dampak nyata terhadap reformasi Polri.

BACA JUGA:Truk Taktis Brimob Bengkulu Terjun ke Jurang di Lampung, Tak Ada Korban Jiwa

BACA JUGA:Pelarian Berakhir, Polsek Lubuk Linggau Barat Tangkap Ucok Pelaku Curat Gudang di Sukajadi

Harapan untuk Reformasi Polri yang Lebih Transparan

Jimly menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian menjadi kunci kesuksesan reformasi. Masukan dari publik dinilai sangat penting untuk membenahi tantangan internal Polri, memperkuat profesionalitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BACA JUGA:Perkuat Pelaksanaan Tusi, Lapas Narkotika Muara Beliti Ikuti Pengarahan Pemasyarakatan Oleh Ditjen PAS

BACA JUGA:Lapas Narkotika Muara Beliti Ikuti Rapat Zoom Audit Ketaatan BMN Untuk Perkuat Transparansi

Sumber: