Pemerintah Akui Tak Mampu Gratiskan SD dan SMP Swasta, Butuh Anggaran Fantastis Rp. 183,4 Triliun.
Pemerintah Akui Tak Mampu Gratiskan SD dan SMP Swasta, Butuh Anggaran Fantastis Rp. 183,4 Triliun.--ist
Menyikapi keterbatasan tersebut, Suharti menyampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan kebijakan ini secara bertahap. Skema pembiayaan masih terus didiskusikan bersama berbagai lembaga terkait.
“Pemenuhan akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Untuk sementara waktu, masyarakat masih diminta berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan di sekolah swasta, khususnya bagi kalangan yang tergolong mampu.
Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa peserta didik dari keluarga miskin tetap akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
BACA JUGA:Anies Baswedan Kritik Presiden RI yang Tak Pernah Hadir di Sidang PBB, Kok Bisa?
BACA JUGA:Konsisten Hadirkan Layanan Terbaik, Wealth Management BRI Raih Penghargaan Global Private Banker.
Putusan MK: Pendidikan Dasar Harus Bebas Biaya, Termasuk di Swasta
Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengubah penafsiran terhadap Pasal 34 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
MK menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin pendidikan dasar gratis tanpa memungut biaya, baik di sekolah pemerintah maupun swasta.
“Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin wajib belajar tanpa biaya, termasuk di sekolah yang diselenggarakan masyarakat,” tulis amar putusan MK.
BACA JUGA:Duka Mendalam: Dosen UNM Ditemukan Tewas Tergantung di Makassar, Diduga Alami Depresi.
BACA JUGA:Tragis: 31 Tentara Israel Tewas Ditembak Teman Sendiri Selama Operasi Darat di Gaza
Polemik dan Tanggapan Publik
Putusan ini menuai respons beragam dari publik. Di satu sisi, banyak pihak mendukung langkah progresif MK demi keadilan pendidikan. Di sisi lain, pelaku pendidikan swasta menilai pemerintah belum siap secara anggaran dan infrastruktur.
Sejumlah pengamat mendesak agar pemerintah segera mencari skema pendanaan kreatif dan menyusun peta jalan realistis agar pendidikan gratis yang merata dapat terwujud secara bertahap namun pasti.
Sumber:
- Share:
