Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Meski Efisiensi Anggaran Mempengaruhi Bantuan

SILAMPARITV.CO.ID - Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi meskipun ada dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun anggaran untuk kementerian dan lembaga akan dipangkas, hal itu tidak akan mempengaruhi keputusan perguruan tinggi untuk menaikkan UKT.

Dalam sebuah konferensi pers di Gedung DPR RI pada Jumat, 14 Februari 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah hanya akan mencakup beberapa pos anggaran, seperti aktivitas perjalanan dinas, kegiatan seminar, acara seremonial, dan belanja alat tulis kantor (ATK). "Efisiensi ini tidak akan mempengaruhi UKT yang dibebankan kepada mahasiswa, terutama untuk tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan dimulai pada bulan Juni atau Juli mendatang," ujarnya.

BACA JUGA:Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada PHK Tenaga Honorer Imbas Efisiensi Anggaran

BACA JUGA:Sriwijaya FC Tegaskan Keberangkatan ke Boyolali, Hadapi Nusantara United pada Sabtu

Sri Mulyani juga mengonfirmasi bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran yang mempengaruhi beberapa pos pengeluaran, seperti bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN), pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tinggi tidak terganggu. "Bantuan operasional perguruan tinggi tetap akan kami teliti lebih lanjut agar efisiensi anggaran ini tidak mempengaruhi layanan pendidikan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas perguruan tinggi," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berisiko menyebabkan kenaikan UKT di beberapa perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena pemotongan anggaran, khususnya untuk bantuan operasional perguruan tinggi, dapat meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi yang akhirnya berpotensi membebani mahasiswa dengan kenaikan biaya pendidikan.

BACA JUGA:Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA Halaman 175

BACA JUGA:Kemendagri Batalkan Pembagian Biaya Retreat Kepala Daerah, Kini Sepenuhnya Ditanggung APBN

Satryo menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) diberi tugas untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari pagu anggaran awal sebesar Rp 56,607 triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, Satryo menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengusulkan pemangkasan anggaran yang lebih moderat, yakni sebesar Rp 6,78 triliun, guna memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan. Namun, salah satu pos anggaran yang terkena dampak pemotongan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), yang sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp 6,018 triliun.

Pemotongan 50 persen pada BOPTN ini tentu berisiko menambah beban keuangan bagi perguruan tinggi, yang bisa mengarah pada kenaikan UKT atau biaya kuliah lainnya. Satryo juga menegaskan bahwa sebagian besar anggaran Kemendiktisaintek dialokasikan langsung ke perguruan tinggi dan mahasiswa dalam bentuk tunjangan, beasiswa, dan bantuan operasional, yang semuanya sangat penting untuk mendukung kelancaran pendidikan tinggi.

 

Pemerintah, melalui Sri Mulyani, pun memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan langkah efisiensi yang bijaksana, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara pengelolaan keuangan negara dan pengembangan sektor pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

BACA JUGA:Polres Metro Jakarta Selatan Tetapkan Vadel Badjideh Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Asusila Terkait Lolly

BACA JUGA:BPS: Generasi Muda Indonesia Makin Enggan Menikah Muda, Apa Alasannya?

 

Sumber: