Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kini Bisa Klaim JHT Tanpa Paklaring, Ini Syaratnya

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kini Bisa Klaim JHT Tanpa Paklaring, Ini Syaratnya--ist
SILAMPARITV.CO.ID - Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah berhenti bekerja kini bisa melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tanpa harus melampirkan surat keterangan pengunduran diri atau paklaring. Kepastian ini disampaikan oleh Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbundikutip dari Kompas.com.
Paklaring yang selama ini menjadi salah satu dokumen penting untuk mengajukan klaim JHT, kini tidak lagi menjadi syarat wajib. Namun, bagi peserta yang masih memiliki paklaring, dokumen tersebut tetap bisa dilampirkan dalam proses klaim. Oni Marbun menjelaskan, meskipun paklaring tidak lagi menjadi syarat utama, peserta masih bisa menggunakan beberapa dokumen lain sebagai bukti bahwa mereka pernah bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Pengganti Paklaring untuk Klaim JHT
BACA JUGA:Kurs Rupiah Menguat Terhadap Dollar AS, Ini Nilai Tukar di 5 Bank Terbesar Indonesia
BACA JUGA:Minggu Depan, Libur Sekolah Awal Puasa Dimulai, Simak Jadwalnya!
Bagi peserta yang tidak memiliki paklaring, ada beberapa alternatif dokumen yang bisa digunakan untuk menggantikan surat tersebut, di antaranya adalah:
- Paklaring (jika ada)
- ID card karyawan
- Slip gaji
Dokumen-dokumen ini akan membantu peserta untuk membuktikan status pekerjaan mereka di perusahaan sebelumnya. Selain itu, peserta juga diharuskan untuk melengkapi beberapa dokumen lainnya untuk memproses klaim, seperti:
- Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khusus bagi peserta dengan saldo lebih dari Rp 50 juta atau yang telah mengajukan klaim sebagian dari saldo JHT
Proses Klaim JHT
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep Dihentikan, 2.965 Siswa Tak Lagi Menerima Bantuan
BACA JUGA:Kemendikdasmen Ubah Kegiatan Luring Jadi Daring Akibat Efisiensi Anggaran
Untuk melakukan klaim JHT, peserta harus menunggu selama satu bulan setelah berhenti bekerja dan status kepesertaannya dinonaktifkan. Hal ini berarti peserta tidak dapat langsung mengajukan klaim JHT sebelum masa tunggu satu bulan tersebut selesai.
Bagi peserta dengan saldo di bawah Rp 10 juta yang telah melakukan pembaruan data, proses klaim JHT dapat dilakukan secara praktis melalui Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), yang memudahkan peserta untuk mengajukan klaim tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan perubahan ketentuan ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan bagi peserta yang tidak memiliki paklaring untuk tetap mendapatkan haknya dalam bentuk klaim JHT, asalkan mereka dapat menunjukkan bukti lain yang sah terkait masa kerjanya di perusahaan yang bersangkutan.
BACA JUGA:Ingat, Pekan Ini Operasi Keselamatan 2025 Masih Berlangsung! Waspadai 11 Jenis Pelanggaran
BACA JUGA:HDCU Menggelar Pertemuan Perdana dengan Kepala Daerah Sumsel, Fokus pada Sinergi dan Efisiensi
Sumber: