Wali Kota Yoppy Karim Geram, Banyak Kantor Lurah di Lubuklinggau Tak Pasang Foto Dirinya dan Presiden
Wali Kota Yoppy Karim Geram, Banyak Kantor Lurah di Lubuklinggau Tak Pasang Foto Dirinya dan Presiden--ist
Yoppy juga menyoroti keberadaan lurah yang tidak berada di tempat saat jam kerja. Hal ini sangat merugikan masyarakat, terutama yang membutuhkan pelayanan administrasi.
"Jangan sampai masyarakat datang ke kantor lurah, tapi kosong. Tidak ada yang bisa melegalitaskan urusan administrasi mereka. Ini harus jadi perhatian serius," ujarnya.
BACA JUGA:7 Kota Janda Muda Terbanyak di Indonesia: Bukan Main, Garut Mendominasi?
BACA JUGA:Wapres Gibran Disomasi: Dicap Noda Hitam Ketatanegaraan, Diminta Mundur Dalam 7 Hari
Rehabilitasi dan Evaluasi ASN
Sebagai langkah tindak lanjut, Yoppy menyebutkan bahwa sejumlah kantor lurah akan direhabilitasi, baik secara fisik maupun sistem pelayanan. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh ASN, khususnya para lurah, untuk meningkatkan kinerja dan disiplin.
"Sebagai ASN, harus siap bekerja. Banyak honorer R3 yang berjuang menuntut pengangkatan, sementara mereka yang sudah diangkat negara dan punya jabatan justru tidak dimanfaatkan dengan baik," tandasnya.
BACA JUGA:10 Hero Mobile Legends Untuk Pemula, Nggak Perlu Fast Hand!
BACA JUGA:Wagub Sumsel Cik Ujang Ultimatum Pengusaha Tambang: Setahun Harus Buat Jalan Sendiri
Ia menegaskan, meski kepala daerah tidak memiliki kewenangan memecat ASN secara langsung, namun sanksi administratif tetap bisa dijatuhkan kepada mereka yang lalai dalam menjalankan tugas.
"Stretching (penegakan disiplin) tetap dilakukan. Sudah ada beberapa catatan, mulai dari ketidakhadiran, hingga masalah kebersihan lingkungan kerja. Sanksinya sudah tertulis dan sedang dalam proses," tutup Yoppy.
BACA JUGA:China Kembangkan Drone Mungil Seukuran Nyamuk untuk Misi Spionase
BACA JUGA:Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Juli 2025: Mulai Rp 1 Jutaan, Ada POCO F7 Ultra hingga Xiaomi 15.
Kesimpulan
Wali Kota Lubuklinggau menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab para lurah dalam menjalankan pelayanan publik. Ketidaktertiban administrasi, termasuk tidak memasang foto kepala negara dan kepala daerah, menjadi simbol lemahnya tata kelola pemerintahan lokal yang harus segera dibenahi.
Sumber:
- Share:
