Kejari Pastikan Kasus Dugaan Korupsi PMI Lubuklinggau Tetap Jalan, Tunggu Audit BPKP.

SILAMPARITV.CO.ID - Penanganan kasus dugaan korupsi pada biaya pengganti pengelolaan darah di Unit Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Lubuklinggau periode 2023–2024 dipastikan masih berjalan dan tidak mandek, meski ritme prosesnya terlihat lambat.

BACA JUGA:Kalau Ada Polisi Pungli, Saya Copot Hari Itu Juga, Tegas Kakorlantas Polri.

BACA JUGA:Shutter Indonesia: Teror Baru Dibintangi Vino G. Bastian dan Anya Geraldine

 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menegaskan bahwa kepastian kelanjutan perkara ini sepenuhnya menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel).

BACA JUGA:Si Paling Aktor: Perjalanan Figuran Jadi Pahlawan dalam Film Komedi Adaptasi Novel Adhitya Mulya

BACA JUGA:Diskominfotiksan Lubuk Linggau Terima Penghargaan BPS di Hari Statistik Nasional 2025

Kejari Pastikan Proses Tetap Berjalan

 

Kasi Intelijen Kejari Lubuklinggau, Armein Ramdhani, membantah isu yang menyebutkan kasus ini jalan di tempat.

“Kami sudah mengajukan kepada pihak BPKP untuk penghitungan kerugian negara sejak April hingga 26 Agustus 2025. Bahkan sudah dua kali kami layangkan surat resmi koordinasi,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (26/9/2025).

BACA JUGA:Sinopsis Film The Strangers: Chapter 2 – Teror Baru yang Lebih Kelam

BACA JUGA:Sinopsis Avatar: Fire and Ash – Musuh Baru, Keberanian Baru

Hingga saat ini, pihaknya belum menerima jawaban resmi dari BPKP. Karena itu, tim penyidik Kejari berencana mendatangi langsung kantor BPKP Sumsel untuk meminta kejelasan status audit tersebut.

“Yang jelas kasus ini terus berjalan, tidak ada isu mandek. Kami pastikan tetap pada jalurnya,” tegas Armein.

BACA JUGA:Gabby’s Dollhouse: The Movie – Petualangan Fantasi Penuh Warna di Tahun 2025

BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Gelar Vaksinasi Rabies Gratis dalam Rangka Bulan Bakti Peternakan 2025

Sudah Periksa Lebih dari 10 Saksi

Dalam proses penyelidikan, Kejari Lubuklinggau telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi. Pemeriksaan melibatkan internal PMI serta pihak-pihak terkait lainnya guna mengumpulkan bukti awal yang kuat.

Namun, penentuan siapa yang bertanggung jawab (tersangka) tidak dapat dilakukan tanpa adanya angka pasti kerugian negara.
“Jumlah tersangka belum bisa disebutkan. Semua bergantung pada hasil audit kerugian negara dari BPKP,” ungkap Armein.

BACA JUGA:Moto Pad 60 Pro Hadir di Indonesia dengan Harga Sekitar Rp 6 Jutaan

BACA JUGA:Xiaomi Pad 8 dan Pad 8 Pro Resmi Diluncurkan, Kini Dapat Terhubung ke MacOS

Peran Vital PMI dan Pentingnya Audit

 

Sebagai organisasi kemanusiaan nasional, PMI memiliki peran vital, mulai dari penyediaan layanan darah hingga penanggulangan bencana. Dugaan korupsi di lembaga ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

BACA JUGA:Xiaomi 17 Resmi Meluncur dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan Baterai 7.000 mAh

BACA JUGA:Xiaomi 17 Pro dan 17 Pro Max Resmi Hadir dengan Layar Sekunder di Belakang

Dengan demikian, hasil audit BPKP akan menjadi kunci utama untuk menentukan arah kasus, termasuk penetapan tersangka.

 

Kejari Lubuklinggau menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

BACA JUGA:Vivo V60 Lite 4G Resmi Dirilis Menggunakan Chip Snapdragon 685

BACA JUGA:Olahraga Renang: Sejarah dan Jenis-jenis Gaya Berenang

Sumber: